LOGO KPU CLR-kecil

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KILASAN SEJARAH BERDIRI KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


 

Untuk melaksanakan tuntutan agenda reformasi Tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum (PEMILU). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat pemilihan, pemerintah membentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

 

Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka menerapkan keputusan Presiden tersebut di tingkat Daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT yang pada awalnya disebut Perwakilan Pemilihan Umum (Setum) KPU Provinsi NTT.

 

Sekretariat umum maupun perwakilan sekretariat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tugas utama memberikan bantuan kepada KPU di berbagai tingkatan dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Perwakilan setum KPU Provinsi NTT pertama kali dipimpin oleh Drs. Soleh Effendi. Beliau dilantik sebagai Sekretaris Perwakilan Setum KPU Propinsi NTT oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 25 November tahun 2002 di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.212.2-4786 tanggal 21 Nopember tahun 2002.

 

Struktur organisasi perwakilan setum KPU Provinsi NTT pada waktu itu sangat sederhana karena hanya terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Eselon II-a, 2 (dua) Kepala Bagian Eselon II-a, dan seorang bendahara yang memiliki jabatan fungsional. Selanjutnya, untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, Gubernur NTT melalui Keputusan Nomor 824.3/I/8415/1363-ND tanggal 14 Desember tahun 2002 telah memperbantukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Mulyadi, SE, MSi sebagai bendahara pada perwakilan Setum KPU Propinsi NTT. Gubernur NTT melantik  pula  masing-masing   Drs. Samuel S. Christian sebagai Kepala Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum, dan Drs. Ubaldus Gogi sebagai Kepala Bagian Teknis Pemilu dan Hukum pada tanggal 20 November tahun 2002. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan staf PNS, Gubernur NTT memperbantukan PNS yang berasal dari unit-unit kerja baik di lingkup Setda Provinsi NTT maupun Badan/Dinas Tingkat Provinsi NTT.

 

Pada tahun 2003 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi NTT, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003. Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU  dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tersebut di atas, Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi NTT terdiri dari :

 

1.        Bagian Program dan Teknik Penyelenggaraan

2.        Bagian Hukum dan Humas

3.        Bagian Umum

 

Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan memiliki :

1.        Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

2.        Sub Bagian Program

 

Bagian Hukum dan Humas memiliki :

1.    Sub Bagian Hukum

2.    Sub Bagian Humas

 

Bagian Umum memiliki :

1.        Sub Bagian Keuangan

2.        Sub Bagian Rumah Tangga.

 

Pada tahun 2007, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan regulasi  yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Nomenklatur struktur organisasi pada  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berubah pada tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 tentang  Susunan dan  Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

 

1.    Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri dari :

a. Sub Bagian Keuangan

b. Sub Bagian Umum

 

2.    Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Data

b. Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia

 

3.    Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Hukum

b. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat


Pada tahun 2011 pemerintah dengan persetujuan DPR RI kembali menetapkan regulasi terbaru Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007.

 
 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Banner