KPU PROVINSI NTT GELAR RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

 

img 5588 okKomisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan,pada 19 April 2016 di Aula Kantor KPU Provinsi NTT Jl. Polisi Militer Nomor 1 Kupang. Rapat koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari surat Ketua KPU RI nomor 176/KPU/IV/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih. Dalam kegiatan ini masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) data mutasi penduduk bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan. Proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sidalih atau Sistem Informasi Daftar Pemilih.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTT Maryanti H. Luturmas Adoe, didampingi Anggota KPU Provinsi NTT Yosafat Koli dan Gasim diikuti oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi pemutakhiran daftar pemilih dan operator Sidalih dari 22 kabupaten/kota. Ketua KPU Provinsi NTT dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi sangat penting karena membantu penyelenggara pemilu terutama yang akan segera menyelenggarakan pemilu dalam hal pengelolaan daftar pemilih. Agenda lain yang turut menjadi pembahasan adalah pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kabupaten/Kota se-NTT dan RKB di 3 (tiga) KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiTahun 2017.

Terkait dengan agenda Pembentukan PPID, Anggota KPU Provinsi NTT Yosafat Koli menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus segera membentuk struktur dan perangkat pendukung dalam pelayanan informasi publik dengan berpendoman pada Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam kesempatan ini juga, dilakukan koordinasi terkait kemungkinan adanya item-item pembiayaan yang dapat dilakukan sharing dana antara KPU Provinis dan 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. (SW/EB)

 
 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Banner